Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan HukumPendidikan

Thursday, March 10, 2016

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam
pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah
pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan
tinggi;
b. bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara
atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi
memberikan pelayananyang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan
dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional;
c. bahwa agar badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menjadi
landasan hukum bagi penyelenggara atau satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan
formal, maka badan hukum pendidikan tersebut perlu diatur dengan undangundang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum
pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
3. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah
badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.
4. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum
pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

5. Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara
adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan
pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.
6. Pendiri adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan badan
hukum pendidikan.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
formal.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Organ badan hukum pendidikan adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi badan
hukum pendidikan, baik secara sendiri maupun bersamasama, sesuai dengan tujuan badan
hukum pendidikan.
11. Pemimpin organ pengelola pendidikan adalah pejabat yang memimpin pengelolaan
pendidikandengan sebutan kepala sekolah/madrasah atau sebutan lain pada pendidikan dasar
dan pendidikan menengah, atau rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi,
atau direktur untuk politeknik/akademi pada pendidikan tinggi.

12. Pimpinan organ pengelola pendidikan adalah pemimpin organ pengelola pendidikan dan
semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin organ
pengelola pendidikan atau ditetapkan lain sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah
tangga badan hukum pendidikan.
13. Pendanaan pendidikan yang selanjutnya disebut pendanaan adalah penyediaan sumber daya
keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan formal.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.

BAB II
FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2
Badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta
didik.
Pasal 3
Badan hukum pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan
manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan
otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.
Pasal 4
(1) Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip
nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh
sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam
badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
(2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan
pada prinsip:
a. otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri
baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggung jawabkan semua
kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan
secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar
pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal
yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan
mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
e. e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan
formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
f. akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon
peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis,
gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;
g. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan
pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya;
h. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada
peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu
menjamin keberlanjutan layanan; dan
i. partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang
merupakan tanggung jawab negara.



Thursday, March 10, 2016

0 comments:

Post a Comment